PPKM tidak efektif dan implementasinya dinilai tidak tegas

Kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlaku di Pulau Jawa dan Bali untuk menekan laju Covid-19 disebut Jokowi tidak efektif.

“Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11-25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif,” tuturnya dalam video rapat terbatas yang diunggah akun YouTube Seketretariat Presiden, Minggu (31 Januari).

View this post on Instagram

A post shared by Pandemic Talks (@pandemictalks)

Jokowi lebih lanjutnya menyebut, ketidakefektifan PPKM terlihat dari mobilitas masyarakat yang masih tinggi, sehingga di beberapa provinsi kasus positif Covid-19 tetap naik. Padahal esesnsi PPKM saat ini adalah mengurangi bahkan mencegah mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19. Namun dalam implementasinya, kebijakan itu tidaklah tegas.

Menurutnya, ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersesbut sangat diperlukan untuk mendapat hasil yang maksimal. “Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten,” tambahnya.

PPKM berdampak pada penururan ekonomi

Jokowi juga menyebutkan bahwa PPKM berdampak pada penurunan ekonomi. Namun menurutnya hal itu tidak perlu dikhawatirkan asal PPKM bisa menekan kasus positif Covid-19.

“Ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa asal Covid-nya turun, tapi ini enggak. Menurut saya, coba dilihat lagi, tolong betul-betul dikalkulasi, dihitung, supaya kita dapat sebuah formula,” tuturnya.

“Fomula yang memang standardnya emang enggak ada. Negara lain enggk ada. Yang benar yang mana enggak ada, yang lockdown juga eksponensial,” katanya menambahkan.

Jokowi ingin para pakar dan epidemolog dilibatkan dalam mendesain sebuah kebijakan

View this post on Instagram

A post shared by Pandemic Talks (@pandemictalks)

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menginstruksikan agar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo hingga Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas untuk terlibat lebih sering dalam memberikan contoh kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan kepada masyarakat.

“Yang saya ingin dengar adalah implementasi di lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementrian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi,” tuturnya.

• Masyarakat Umum Dapat Vaksin Pertengahan Februari 2021, Ini Kata Menkes

• Pakai Satu Masker Sudah Tidak Lagi Efektif?

• PSBB Transisi Jakarta Diperpanjang (Lagi) Sampai 8 Februari 2021!

Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta jajaran terkait untuk turut melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemolog. Keterlibatan dan kerja sama para pakar bersama pemerintah nantinya diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif.

Kebijakan PPKM sendiri telah berlangsung dua jilid. PPKM pertama dilangsungkan pada 11-25 Januari 2021. Sementara, jilid kedua dilaksakan mulai 26 Januari hingga 8 Febuari.

Dalam pelaksanaan PPKM jild II, bukannya memperketat, pemerintah justru mengendorkan sejumlah aturan. Salah satunya adalah mengizinkan pusat perbelanjaan atau mal hingga restoran beroperasi sampai pukul. 20.00 WIB. Padahal sebelumnya, baik mall atau restoran hanya diizinkan beroperasi sampai pukul 19.00 WIB.

Source : CNNIndonesia

—

Paling efektif pas PSBB total pertama sih, cuman ya gitu ekonominya pasti turun.