Jadi pengeluaran tertinggi di bidang aktivitas digital
Aktivitas digital nampaknya jadi salah satu fokus pemerintah beberapa tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) yang mendapati penggelontoran dana puluhan miliar rupiah untuk aktivitas digital dalam bentuk jasa influencer dalam kurun waktu 2014-2018.
“Ya ini khusus untuk influencer ya, total anggaran belanja pemerintah pusat untuk aktivitas yang melibatkan influencer mencapai 90,45 miliar rupiah,” kata Peneliti ICW Egi Primayogha, dilansir dari Kumparan.
Perlu diketahui, ICW menemukan total belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital di periode itu capai Rp 1,29 triliun.
Jumlah tersebut digunakan untuk berbagai kepentingan seperti penyidiaan infrastruktur yang menunjang kegiatan kegiatan di ranah digital. Namun bagian paling besar yakni tetap untuk membayar jasa influencer.
Baca juga: Polisi di Bali Viral Karena Peras Turis Jepang, Minta Rp 1 Juta Karena Hal ini
Jasa influencer untuk pemerintah
Anggaran pengadaan jasa influencer tersebut digunakan di kementrian atau lembaga di pemerintah pusat.
Kementrian Parawisata pun tercatat punya anggaran belanja jasa influencer tertinggi dengan nilai Rp 77,6 miliar.
Posisi kedua ditempati oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp 1,6 miliar; Kementerian Komunikasi dan Informatika Rp 10,83 miliar; Kementerian Perhubungan Rp 195,8 juta; serta Kementerian Pemuda dan Olahraga Rp 150 juta.
“Menariknya, ada pencatuman secara langsung siapa influencer yang akan digaet. Artis yang akan digaet adalah Gritte Agatha dan Ayushita. Jumlahnya sendiri dalam ukuran saya lumayan besar ya, Rp 117,700 juta penawaran awalnya,” kata Egi.
Penggunaan influencer diduga karena pemerintah tidak percaya diri?
Egi menkhawatirkan penggelontoran dana untuk sektor ini akan terus berlanjut di masa masa mendatang.
“Dari situ kita bisa melihat juga bahwa rasanya Jokowi tidak percaya diri dengan program-programnya hingga harus menggelontorkan anggaran untuk influencer begitu,” sambungnya.
Dengan penggelontoran dana yang sedemikian tinggi, pemerintah pun diharapkan bisa lebih transparan dari segi anggaran.
Baca juga: Uang Baru Rp75 Ribu di-Resell Secara Online, Harganya Tembus Jutaan Rupiah!
“Publik sebenarnya berhak tahu kebijakan yang menggunakan influencer dalam sosialisasinya atau yang lainnya, kebijakan apa saja, pun termasuk influencer harus memberi disclaimer bahwa ini adalah aktifitas yang didukung pemerintah dalam publikasi postingannya,” pungkasnya.
“Dari temuan kita juga perlu bertanya-tanya, gimana sebetulnya pemerintah menentukan bahwa suatu isu memerlukan bantuan influencer,” pungkasnya.
- Kemerdekaan Indonesia: Para Pahlawan Ini Gugur Sebelum Usia 26 Tahun Demi Tanah Air
- Netflix Bakal Bikin Film Original Bareng Dua Sutradara Perempuan Indonesia
- Wuhan Gelar Pesta Kolam Setelah Bebas Corona, Nggak Kapok?
–
Apa pendapat lo tentang pemerintah yang berani mengeluarkan dana sedemikian tinggi untuk jasa influencer? Tell us what you think in the comments below!
