Nike, beserta beberapa korporat raksasa Amerika lain kabarnya gak bayar pajak pendapatan federal selama tiga tahun terakhir.
Menurut temuan baru dari publikasi New York Times, raksasa pakaian olahraga itu termasuk di antara perusahaan yang menghindari pajak federal secara legal.
Cara Nike dan korporat raksasa lainnya menghindari pajak
Penghindaran pajak secara legal itu bisa terjadi, karena tagihan pajak besar-besaran pada tahun 2017 yang menurunkan tarif pajak perusahaan dari 35 persen jadi 21 persen. Ini terjadi, tentunya saat AS di bawah pimpinan Donald Trump.
Kemudian, pengurangan tagihan pajak juga datang melalui berbagai pemotongan dan pengecualian hukum yang tertulis dalam kode pajak.
Celah hukum ini memungkinkan para korporat besar, seperti Nike, FedEx, dan Duke Energy untuk menghindari pembayaran pajak federal. Padahal, profit perusahaan apparel olahraga itu sendiri saja sudah mencapai US$4.1 miliar.
Selain itu, stimulus ekonomi senilai US$2.2 triliun yang bernama CARES Act dalam upaya membantu bisnis untuk bertahan dalam pandemi juga mereka manfaatkan. Ini mereka gunakan untuk mengimbangi kerugian di 2020 dengan keuntungan tahun-tahun sebelumnya, menurut Institute of Taxation and Economic Policy.
Senator Bernie Sanders ‘buka mulut’ di Twitter
Cost to consumers:
Nike Air Max 270s: $150
Dish Network basic package: $64.99
FedEx "large" box delivery: $20.00
Zoom Pro monthly membership: $14.99
Federal income taxes paid in 2020:
Nike: $0
Dish Network: $0
FedEx: $0
Zoom: $0
Yes. We must end our rigged tax code.
— Bernie Sanders (@BernieSanders) April 4, 2021
Senator Vermont AS Bernie Sanders yang kemarin-kemarin ini sempat jadi meme populer angkat suara di Twitter tentang hal perpajakan ini.
“Kalau kamu bayar US$120 buat sepasang Nike Air Force 1, kamu bayar lebih banyak ke mereka, dibanding mereka bayar pajak federal selama tiga tahun. Padahal, mereka punya profit US$4.1 miliar, dan foundernya, Phil Knight, jadi US$23 miliar lebih kaya,” cuitnya.
“Ya, kita harus #TaxTheRich.” tutupnya dalam tweet yang sama untuk menekankan pengenaan pajak pada perusahaan-perusahaan ‘kaya’.
—
Baca juga:
