Rencana pemindahan Ibu kota ditolak puluhan guru besar hingga purnawirawan TNI
Rencana pemerintah memindahkan ibu kota tak direspon positif oleh semua pihak.
Petisi tersebut didesak sejumlah guru besar, ekonom senior, hingga purnawirawan TNI.
Hingga berita ini ditulis, petisi tersebut sudah ditandatangani 10.403 orang.
Baca juga: Kartika Siti Aminah Bicara tentang Menerobos Stigma dengan Prinsip: Keep doing what you love [USS Feed Interview]
Alasan petisi pembatalan pemindahan Ibu kota dibuat
Petisi tersebut dibuat lewat situs change.org. Ada 45 orang yang menggalang petisi bertajuk “Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibu Kota Negara.”
“Pada dasarnya petisi keprihatinan yang dengan berbagai alasan logis mengimbau Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak membangun IKN baru,” ujar Azyumardi, seorang cendekiawan Islam yang juga jadi salah satu penggalang petisi tersebut, dikutip dari CNNIndonesia.
Salah satu alasannya adalah pandemi covid-19 yang hingga kini masih bergulir.
Jika terus berlanjut, rencana ini ditakutkan akan mempersulit ekonomi rakyat. Padahal rencana tersebut belum memiliki nilai urgensi.
Baca juga: Jalan Sudirman – Thamrin, hingga Kemang Bakal Tutup dari Jam 00.00
Dinilai menguntungkan segelintir pihak
Lebih lanjut, petisi tersebut juga menyebut bahwa pemerintah punya utang luar negeri yang cukup besar, defisit APBN melebar di atas 3 persen, dan penerimaan negara turun.
Para penggalang petisi menyarankan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur seperti pembuatan jembatan desa dan perbaikan sekolah rusak.
“Proyek pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru tidak akan memberi manfaat bagi rakyat secara keseluruhan dan hanya menguntungkan segelintir orang saja,” sebagaimana dikutip dari keterangan petisi tersebut.
“Karena itu, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta merupakan bentuk kebijakan yang tidak berpihak secara publik secara luas melainkan hanya kepada penyelenggara proyek pembangunan tersebut.”
Ypur thoughts? Let us know in the comments below!
