Menteri Kesehatan menargetkan vaksinasi Covid -19 selesai dalam setahun
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menargetkan vaksinasi Covid -19 bisa selesai dalam jangka waktu 12 bulan, terhitung sejak 13 Januari 2020. Tanggal itu adalah vaksinasi pertama pada negara ini mulai.
“Kita diminta selesai dalam 12 bulan, kita mulainya kalau enggak salah 13 Januari, jadi kita ngejar targetnya jadi Januari tahun depan, kita harapkan semuanya selesai.” kata Budi dalam konferensi pers lewat YouTube Kemenkes RI, melansir dari Kompas.
Selain itu Budi juga bilang kalau vaksinasi Covid-19 mencapai 50 juta suntikan pertama pada 8 juli sama dengan membutuhkan 26 pekan. Jadi ia menargetkan dalam kurun waktu tujuh pekan, Vaksinasi Covid -19 mencapai 50 juta berikutnya.
Hal ini beriringan dengan catatan laju vaksinasi perhari mencapai 1,4 suntikan.
Target vaksinasi mencapai 200 juta
Selain itu, Budi juga mengatakan, akhir tahun yang tersisa empat bulan lagi untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi dengan target vaksinasi mencapai 200 juta.
“Kita ada September, Oktober, November, Desember itu kan ada 4 bulan, kalau 4 bulan itu kita bisa capai rata-rata sebulan 50 juta, kita bisa dapat 200 juta,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga menargetkannya dalam kurun waktu tujuh pekan, vaksinasi bisa mencapai 50 juta suntikan.
“Nah saya dikasih target dari pak Presiden (Jokowi) dan Menko (Luhut Binsar Pandjaitan) jangan 27 minggu. Berikutnya bisa enggak 7 minggu mencapai 50 juta berikutnya,” Tutur Budi.
“Sehingga kita sedang bekerja keras supaya kita bisa mencapai 100 juta di akhir bulan ini.” lanjutnya.
Ketercapaian
Berdasarkan data Kementrian Kesehatan, sebanyak 58,71 juta orang udah menerima dosis pertama secara nasional. Kemudian untuk dosis kedua, sudah diterima oleh 32,79 juta orang.
Hingga saat ini, ada 11 juta dosis vaksin yang udah dikirin ke daerah lewat pemerintah provinsi untuk tersalurkan ke setiap kabupaten dan kota.
Menkes pun meminta supaya pemerintah daerah gak lagi menahan stok vaksin gara-gara takut kehabisan suplai dari pusat.
“Kita ingin menegaskan, daerah tidak perlu memegang stok karena akan diatur suntik kedua dari pusat. Jadi pakai saja semuanya disuntik sesuai dengan aturan. Manajemen stok [vaksin] ada di pusat. Manajemen stok ada di pusat.”
