Program “kuota” data dari Kemendikbud hanya gimik?

Indra Charismiadji selaku Pemerhati Pendidikan dari Vox Populi Institute Indonesia mengkritik program bantuan kuota data internet dari Kemendikbud. Dirinya menilai program yang dikeluarkan tersebut hanya merupakan gimik dari pemerintah di tengah pandemi Covid-19.

“Kuota belajar itu semakin banyak berisi aplikasi berbayar semua. Jadi kan kayaknya masyarakat digiring untuk belanja berlangganan yang online itu. Ini kan sama saja bohong, pembohongan publik aja. Dikasih gimik buat kuota gratis, tapi aplikasi suruh bayar,” tutur Indra seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Senin (28 September).

Kendala PJJ bukan hanya kuota

Indra melanjutkan bahwa secara akademis, aplikasi berbayar yang disediakan dalam kuota belajar tidak terlalu dibutuhkan. Menurutnya masih banyak aplikasi gratis dengan kualitas yang tidak kalah bagus.

“Kalau pemerintah caranya gini, kaya calo. Lebih bahaya lagi kalau pembelinya banyak, oh nanti APBN tahun depan bisa diarahin untuk membeli. Berarti ada penggiringan ke sana,” begitu tuturnya.

Ia juga menambahkan bahwa masalah yang timbul dalam PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) bukan hanya sekedar kuota. Ada banyak hal lain yang harus diperhatikan, seperti ketersedian gawai sampai akses internet.

• Informatika Jadi Pelajaran Wajib Kurikulum Baru Kemendikbud

• Nadiem Makarim Pastikan Mapel Sejarah Tidak Dihapus

• Nadiem Berikan Kuota Internet Puluhan Giga Gratis untuk Siswa dan Mahasiswa!

“Ada daerah yang mungkin enggak butuh kuota, tapi gawai, butuhnya jaringan internet. Mungkin malah butuh buku. Jadi IDR. 7,2 triliun itu (menjadi) tidak sia-sia,” pungkasnya. Hal lain yang juga dikritisi olehnya adalah komitmen pemerintah dan provider dalam menjaga kerahasiaan data para penerima bantuan.

Ia mengaku khawatir, data para penerima malah disalahgunakan untuk kepentingan politik hingga bisnis. “Ketiga yang paling bahaya dari semua adalah kerahasiaan data. Ini enggak ada sedikitpun pemerintah menyampaikan akan menjaga data. Itu kan data legkap, dapodik,” pungkasnya.

Apa tanggapan Kemendikbud?

Secara terpisah, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendikbud Muhammad Hasan Chabibie menyatakan bahwa aplikasi yang ada di dalam kuota beljar masih bersifat dinamis. Menurutnya, Kemendikbud sendiri terbuka untuk setiap usulan yang disampaikan berbagai pihak.

Ia menyatakan pihaknya mengacu pada situasi di lapangan dalam menjalin kerja sama dengan aplikasi pada program itu. “Itu bukan harga mati, karena yang kita lihat di lapangan yang sering dipakai adalah itu. Kalau ada usul lagi, misal aplikasi ini masuk kuota belajar, silahkan, kita terbuka,” lanjut Hasan.

Terkait dengan kerahasiaan data, Hasan menyebutkan bahwa Kemendikbud telah menjalin perjanjian dengan provider untuk menjamin tidak ada penyalahgunaan. “Kami ada perjanjian dengan provider terkait keamanan data dan informasi. Sudah ditandatangani di atas materai,” tuturnya.

Sampai saat ini, Kemendikbud sudah menyalurkan subsidi kuota internet pada 9,6 juta orang. Mulai dari guru, mahasiswa dan dosen dalam penyaluran tahap pertama 22-24 September. Bantuan akan terus disalurkan sampai Desmber 2020 dan besarnya bervariasi, tergantung status dan jenjang pendidikan.

Bosan dengan gaya hidup yang itu-itu saja? Coba gaya hidup INI

—

Bener juga, kuota gratis kalau tidak ada jaringan internet dan gawai buat apa? Hmph