Proses komunikasi warga desa Wadas, gubernur dan Komnas HAM masih berlangsung
Pembebasan lahan di desa wadas jadi sorotan publik di jagat maya.
Tagar #SaveWada, #WadasMelawan dan #WadasTolakTambang bersirkulasi di media sosial, diiringi video penangkapan warga setempat yang menolak lahannya dibebaskan untuk penambangan batu adesit.
Luas tanah yang dibebaskan mencapai 124 hektar. Warga setempat banyak yang menolak proyek ini. Pasalnya galian C di desa tersebut beroptensi merusak mata air dan sawah yang menjadi mata pencaharan mereka.
Situasi pun makin runyam ketika lebih dari 60 warga diduga dikriminalisasi tanpa alasan yang jelas.
Baca juga: Studio Ghibli Siap Buka Taman Hiburan Ghibli Tahun Ini!
Komnas HAM turun tangan mediasi warga desa Wadas
Komnas HAM pun turun tangan untuk melakukan proses mediasi dengan warga yang kontra.
Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan, lembaganya mendapat permintaan dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, untuk menengahi persoalan Wadas.
Selain mengundang pihak pro dan kontra, pertemuan pada 20 Januari itu juga mengundang Polda Jateng, DPRD Purowrejo, BBWS, dan BPN.
Namun pihak warga yang menolak proyek ini menolak datang. Mereka memilih untuk dialog langsung dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
“Sudah kami sampaikan permintaan-permintaan mereka. Intinya kalau Pak Gubernur siap datang,” ujarnya.
Namun belum sempat dialog dengan gubernur terjadi, beberapa waktu lalu dilaksanakan pengukuran lahan oleh BPN. Ia mendapat informasi bahwa pengukuran hanya dilaksanakan pada lahan yang pemiliknya sudah setuju.
Baca juga: Google Chrome Bakal Ganti Logo, Pertama Kalinya Dalam 8 Tahun
Ganjar Pranowo minta maaf
Beberapa waktu lalu, Ganjar Pranowo pun angkat suara secara terbuka atas tingkah represif aparat ke warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo dengan alasan pengukuran lahan yang dibebaskan untuk pembangunan proyek Bendungan Bener.
“Pertama, saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat Purworejo dan khususnya masyarakat di Wadas. Karena kemarin mungkin ada yang merasa tidak nyaman, saya minta maaf,” kata Ganjar saat konferensi pers di Mapolda Jateng, Rabu (9/2).
Lebih lanjut, ia juga mengaku akan mengedepankan proses diskusi.
“Karena selama ini kami berkomunikasi sangat intens,” klaim Ganjar.
“Proses ini memang berjalan cukup lama sejak, bahkan dan khusus yang di Purworejo ini yang ingin kita dapatkan adalah aliran irigasi yang bisa mengairi Wadas, yang barangkali tidak tersampaikan dengan baik,” kata Ganjar.
“Maka kita konsolidasikan dengan baik. Kita selalu membuka ruang komunikasi dan diskusi.”
