Sesuai instruksi presiden
BPJS Kesehatan kini menjadi syarat pengurusan STNK dan SIM.
Adapun hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi.
Terkait penerapannya, Kasubdit STNK Korps Lalu-lintas Polri, Komisaris Besar Taslim Chairuddin mengaku akan dilakukan bertahap.
“Bahwa instruksi presiden sudah diskusikan di internal. Program pemerintah kami dukung penuh, akan tetapi agar tidak kontra produktif pelaksanaannya harus bertahap,” ujar Kombes Taslim.
Baca juga : Teknologi AI Ini Bisa Bikin Seseorang yang Meninggal Hadir di Pemakamannya Sendiri
BPJS Kesehatan jadi syarat wajib
Pada tahap pertama, regulasi Perpol nomor 7 tahun 2021 tentang regident ranmor akan diubah.
Perubahan akan menambahkan persyaratan layanan regident kendaraan bermotor dengan kartu aktif BPJS.
Lalu setelah regulasi siap, Polri akan melakukan kordinasi dengan Kemendagri terkait STNK dan implementasinya.
“Oleh karena ketika layanan STNK kami tolak atau tunda jika belum ada kartu BPJS akan berdampak pada keterlambatan pembayaran pajak,” ungkap dia.
Baca juga : Toko Ini Cuma Jual Pernak-Pernik yang Bertema Pup
Meliputi semua layanan regident kendaraan bermotor
Lebih lanjut, Taslim menjelaskan instruksi untuk Polri meliputi semua layanan.
Mulai dari pelayanan pertama kali di unit BPKB sampai ke STNK.
Di sisi lain, Korlantas Polri juga akan menghadirkan layanan BPJS Kesehatan di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) di seluruh Indonesia.
—
Jadi makin ribet gak sih? Let us know your thoughts!
