Layanan berbasis metaverse mudahkan pemda berkomunikasi dengan pemerintah pusat

Berbasis metaverse, layanan bernama Konsultasi Virtual Otonomi Daerah (Kovi Otda) diperkenalkan Kementrian Dalam Negeri.

Adapun layanan tersebut diperkenalkan untuk menekan potensi korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Selain itu, kehadiran layanan tersebut juga mempermudah pemda berkonsultasi dengan pemerintah pusat lewat virutal.

“Kita launching sebuah inovasi untuk melayani Pemda seputar konsultasi otonomi daerah berbasis virtual dengan teknologi metaverse atau 3D animasi,” kata Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri Akmal Malik.

Berkonsultasi dengan tampilan 3D

Dilansir dari CNNIndonesia, layanan berbasis metaverse dapat diakses via www.kovi.otda.kemendagri.go.id.

Nantinya Kemendagri akan membagikan akun khusus bagi pemda untuk bisa mengakses layanan tersebut.

“Jadi nanti Pemda akan bertemu saya dan pejabat lainnya untuk konsultasi dalam bentuk animasi 3 dimensi. Jadi kami akan bawa pemda dalam ruang animasi,” imbuh Akmal.

Adapun layanan itu diuji coba dan diluncurkan pada Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-26, Senin (25/04).

Beberapa pejabat Kemendagri terlihat menjajal layanan tersebut dan menggunakan kacamata virtual reality

Menekan potensi korupsi jadi fokus utama Kemendagri

Sebagaimana diketahui, kasus korupsi kerap terjadi di lingkungan perda.

Salah satu yang terbaru adalah kasus dugaan suap yang melibatkan Ade Yasin selaku Bupati Bogor.

Terkait hal tersebut, Kemendagri berfokus untuk menekan korupsi di pemerintahan daerah.

Selain memperkenalkan teknologi berbasis metaverse, mereka juga melakukan sejumlah langkah lain.

Salah satunya membuat produk hukum dan melakukan penyaringan lebih ketat terhadap ASN yang akan menjalankannya.

• Hari Raya Lebaran: Emang Mesti Banget Beli Baju Baru?

• Mudik Kehabisan BBM, Pertamina Siapkan Tim Antar Bensin!

• Semua Kantor di Jakarta Wajib Pekerjakan Pegawai Disabilitas, Begini Rencana Pemprov

Top image via CNNIndonesia