Anies Baswedan apresiasi klarifikasi dan permintaan maaf karena sempat dibilang ‘terburuk’
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengapresiasi klarifikasi dan permintaan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal penilaian penanganan pandemi. Pada rapor tersebut, DKI Jakarta mendapat nilai E dan sempat disebut provinsi dengan pengendalian pandemi terburuk se-Indonesia.
Anies menyampaikan, Pemprov DKI sangat terbuka dengan diskusi dan kerja sama untuk mereview indikator risiko yang menjadi standar baru WHO. Khususnya dalam melihat laju penularan pandemi dan respon daerah dalam menanggulangi wabah COVID-19.
Seperti yang Budi Gunadi sampaikan, penilaian terhadap penanganan DKI Jakarta bukan bersadarkan kinerja daerah. Ia menyebut ada kesalahan pada judul.
Dalam klarifikasi tersebut, Budi menyebut bahkan DKI Jakarta merupakan salah satu wilayah terbaik dalam penanganan pandemi COVID-19. Selain itu, Menkes juga turut menyampaikan maafnya kepada petugas dan tenaga kesehatan DKI Jakarta yang dari awal udah bekerja keras.
Baca juga: Drakor dan Film Korea Terbaru Netflix Juni 2021, Ada Hospital Playlist 2
Pemprov DKI selalu utamakan keselamatan warganya
Menanggapi hal tersebut, Anies menekankan Pemprov DKI selalu mengutamakan keselamatan warganya dalam menangani pandemi. Menurutnya, penanganan pandemi harus berdasarkan fakta, transparansi, dan kerja keras dalam jangka panjang.
Selain itu, menurutnya penilaian dengan skema seperti yang wamenkes keluarkan berisiko mengganggu kerja penanganan pandemi.
“Penilaian dengan skema seperti yang sempat Wamenkes keluarkan itu justru berisiko mengganggu kerja serius penanganan pandemi. Untuk itu, kami mengapresiasi klarifikasi Pak Menkes. Pak Menkes paham betul dan sudah terbiasa kerja berbasis sains dan bukti lapangan,” kata Anies.
Klarifikasi tersebut bisa memupus keraguan ribuan petugas dan tenaga kesehatan pada DKI Jakarta yang udah selalu bekerja keras. Dengan begitu mereka gak perlu merasa melakukan hal yang salah dan jadi pemantik semangat kembali dalam menangani pandemi.
“Kami berharap, Kementerian dapat mereview kembali cara penghitungan kondisi risiko di situasi wilayah yang mana bukan sebagai penilaian kinerja Covid-19,” pungkas Anies.
