Peraturan ganjil genap masih
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan kebijakan baru pengendalian moda transportasi saat PSBB transisi di Ibu Kota dengan sistem ganjil-genap. Namun kebijakan tersebut tak lagi hanya berlaku untuk mobil, namun juga motor.
Sampai sekarang ini peratuan ganjil genap motor di masa PSBB belum berlaku. Namun yang pasti, peraturan tersebut tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo juga mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan mekanisme demi memuluskan penerapan di lapangan.
Baca juga: Anies Baswedan Siap Buka Bioskop di Jakarta!
Mekanisme ganjil genap motor akan gunakan stiker khusus?
Untuk mempermudah pengawasan ganjil genap motor, Syafrin Liputo mengungkapkan bahwa pihaknya akan menggunakan stiker sebagai salah satu opsi.
Data dari stiker itu akan terkoneksi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Sehingga jika di-scan petugas dan tidak muncul di basis data akan dikenakan sanksi.
“Kalau tidak ada di database Dinas Perhubungan, maka dikenakan dua pasal. Pertama, pasal pelanggaran ganjil genap dan pasal pemalsuan. Dengan pola ini kami harapkan warga tidak melakukan pemalsuan,” ujar Syafrin, dilansir dari CNBC.
https://www.instagram.com/p/CDWW3X2ge5I/
Baca juga: Tunawicara Naik Sepeda dari Malang-Jakarta Demi Cari Orang Tua
Kebijakan ganjil genap motor dianggap menyusahkan masyarakat
Menyoal tentang kebijakan ganjil genap motor, Anggota DPRD Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak menilai rencana kebijakan ini menyusahkan masyarakat.
Gilbert menerangkan alasan DKI memberlakukan ganjil genap motor untuk menekan virus corona sangat tidak masuk akal. Pertama, kata dia, penularan tertinggi bukan dari pengendara sepeda motor.
“Paling banyak itu ada dari kendaraan umum dan kedua itu dari komplek rumah lingkungan,” jelas dia, dilansir dari CNNIndonesia.com, Rabu (26/8).
Kedua, menurut Gilbert, sekarang banyak masyarakat terganggu secara ekonomi. Jika sepeda motor diberlakukan ganjil genap dan diarahkan ke transportasi publik, maka akan menambah biaya hidup.
“Mau bagaimana pun naik motor jauh lebih murah ketimbang naik kereta atau kendaraan umum lainnya. Ini tidak menjawab persoalan untuk kasus ekonomi,” jelas dia.
-
PSBB Diperpanjang Karena Jumlah Kasus Covid-19 DKI Jakarta Terlalu Tinggi
-
Umat Islam Kecam Kanye West dan adidas Dikecam Karena Koleksi YEEZY Terbarunya
-
Internet Explorer akan ‘Dimatikan’ Microsoft Tahun Depan
–
Lo setuju nggak dengan peraturan ganjil genap untuk kendaraan motor? Tell us what you think in the comments below!
