Suku Baduy tak ingin jadi destinasi wisata, bahkan siap mengirim surat ke Presiden Joko Widodo
Masyarakat Baduy tak ingin lagi kawasan adat Baduy jadi destinasi wisata, bahkan ingin dihapus dari Google.
Dilansir dari Detik, suku Baduy mengaku mereka merasa terusik dengan adanya wisatawan yang hilir mudik. Pasalnya, alih-alih bersilaturahim, wisatawan yang datang justru semata-mata menjadikan mereka sebagai tontonan. Bukan cuma itu, para pelancong juga menyebabkan kerusakan alam di kawasan tersebut
Source: nationa lgeographic
Sebagai gantinya, mereka ingin wilayah Baduy ditetapkan menjadi cagar alam dan cagar budaya.
Keputusan ini dicetuskan oleh Lembaga Adat Baduy dalam pertemuan di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, Banten, Sabtu (4/7).
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan suku Baduy bahkan menjelaskan bahwa pihaknya akann mengurum surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo.
Keresahan suku Baduy
Menurut Jaro Saidi, salah satu Pemangku Adat di Baduy, menjelaskan bahwa wisatawan yang datang menyebabkan pencemaran lingungan.
Hal ini menyebabkan banyaknya pedagang dari luar Baduy yang berdatangan, sebagian besar menjual produk makanan dan minuman berkemasan plastik yang berakhir sebagai sampah di kawasan tersebut.
Source: Indonesia Kaya
“Ini terjadi karena terlalu banyaknya wisatawan yang datang, ditambah banyak dari mereka yang tidak mengindahkan dan menjaga kelestarian alam, sehingga banyak tatanan dan tuntunan adat yang mulai terkikis dan tergerus oleh persinggungan tersebut,” ujar Jaro Saidi.
Keinginan warga suku Baduy ditanggapi pemerintah
Keinginan suku Baduy ini ditanggapi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (kemenparekraf).
Menurut Kepala Biro Komunikasi (Kabirkom) Sekretariat Kemenparekraf, Agustini Rahayu, kawasan adat memang harus tetap menjadi kawasan adat, tidak bisa serta merta menjadi kawasan wisata.
Meski begitu, pihak kemenparekraf masih menunggu instruksi dari Presiden Joko Widodo.
“Karena itu, transformasinya harus dilakukan secara cerdas, arif, dan tetap memuliakan alam, budaya, dan masyarakat,” ujar Ayu.
“Intinya adalah kami sangat menghormati aspirasi masyarakat Badui. Untuk itu kami akan menunggu arahan Presiden sambil paralel mengkomunikasikannya dengan Lembaga Adat Baduy untuk mencari solusi dari permasalahan ini,” dia menambahkan.
