Sebelumnya, wilayah Jakarta dan sekitarnya mengalami pemadaman listrik pada Minggu 4 Agustus 2019, sekira pukul 12.00 WIB. PT PLN (Persero) menyatakan bahwa telah terjadi gangguan pada sisi transmisi ungaran dan pemalang 500 kV. Dampak dari gangguan tersebut aliran listrik ke Jakarta dan sejumlah Area Jawa Barat padam. Setelah berjam-jam mati lampu di hampir seluruh Pulau Jawa, Presiden Indonesia, Joko Widodo pun geram dan menegur para jajaran direksi PT PLN Persero.

Teguran Keras Jokowi

Jokowi menyampaikan tegurannya kepada Plt Dirut PLN, Sripeni Inten Chayani heran dengan penanganan listrik yang mati karena tidak berjalan dengan cepat.

“Dalam sebuah manajemen besar seperti PLN mestinya, menurut saya, ada tata kelola risiko yang dihadapi dengan manajemen besar tentu saja ada contigency plan, ada back up plan. Pertanyaan saya kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi juga meminta penjelasan dari Plt Dirut PLN terkait pemasalahan pemadamam listrik total di Jabodetabek dan sekitarnya.

“Saya tahu ini tidak hanya bisa merusak reputasi PLN namun banyak hal di luar PLN terutama konsumen sangat dirugikan. Pelayanan transportasi umum sangat berbahaya sekali, MRT misalnya,” jelasnya.

Sripeni Inten Cahyani mengakui proses penanganan listrik yang mati melanda sejumlah wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta hingga Banten memnag berjalan dengan lambat. Dirinya pun menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa tersebut.

“Kami mohon maaf pak prosesnya lambat, kami akui prosesnya lambat,” kata Sripeni di hadapan Jokowi.

Dirinya juga mengatakan tidak  mengantisipasi kerusakan sistem lain selain melakukan pemeliharaan di salah satu sistem.

“Ini yang tidak kami antisipasi adalah terjadinya gangguan dua sirkuit sekaligus. Memang ini secara teknologi akan kami investigasi lebih lanjut bapak, berkaitan dengan gangguan di satu tempat tertesebut mudah-mudahan dari sisi keteknisan,” tuturnya.

Kerugian PLN Capai 90 Miliar Rupiah

Direktur Pengadaan Strategis 2, Djoko Raharjo Abumanan menjelaskan estimasi kerugian dialami oleh PT PLN bagi pelanggan di Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat sebesar 22.000 Megawatt (MW).

Kebutuhan tersebut dapat disuplai sebesar 13.000 MW dari seluruh pembangkit di Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten. Dari jumlah itu, terdapat selisih 9.000 MW yang merupakan potential lost per jam.

“Berarti hilang 9.000 MW. Hilang katakanlah 10 jam. Dikalikan Rp 1.000 (KwH). Kan rata-rata (tarif listrik) Rp 1.000 per kWh. Tapi itu kan hilangnya Megawatt,” kata dia di Kantor PLN Pusat Pengatur Beban (P2B) Gandul, Depok, Jawa Barat.

Daya 9.000 MW ini dikalikan 10 jam, yaitu menjadi 90.000 MW. Jika diasumsikan seperti itu maka daya tersebut kemudian bisa dikalikan tarif per MW yang rata-rata Rp 1 juta yang berarti mencapai sekitar 90 milliar rupiah

“Ya 90 miliar rupiah minimal lost, rugi. Belum didendain tadi kalau ada kompensasi,” tambahnya.